Page 4 - Juklak Deteksi PMK RBS di Propinsi Bebas Berbatas Pulau di Indonesia 2023
P. 4

KATA PENGANTAR


                        Pada bagian timur Indonesia khususnya propinsi Papua, Papua Barat, Maluku,
                        Maluku  Utara  dan  Nusa  Tenggara  Timur  masih  dinyatakan  bebas  sindromik,
                        serologik  dan  antigenik  PMK.  Langkah  teknis  yang  tepat  dan  segera  telah
                        dilaksanakan  sebagai  upaya  kongkret  pencegahan  PMK  di  wilayah  timur
                        Indonesia. Langkah teknis yang segera, cepat dan massif terus dilakukan meliputi
                        tindakan peningkatan biosekuriti dan sanitasi area peternakan, Pembatasan lalu
                        lintas ternak berkuku belah dan produknya, Mengisolasi ternak sakit dan ternak
                        baru, dan Melaksanakan stamping out (pemusnahan) ternak sakit di pulau yang
                        masih bebas PMK serta melakukan surveilans dan pengujian secara terarah dan
                        berkesinambungan.
                        Keterlambatan dalam deteksi  dini  mengakibatkan  resiko  yang besar  dalam  hal
                        penyebaran  PMK,  sehingga  akan  memerlukan  langkah-langkah  pengendalian
                        yang lebih mahal. Deteksi dini PMK dapat dimulai dari kemampuan melakukan
                        pengambilan sampel berbasis risiko terhadap hewan yang diduga terpapar oleh
                        PMK secara baik dan benar di wilayah bebas PMK sebagai upaya deteksi PMK
                        dan  Identifikasi  Risiko  yang  dimungkinkan.  Informasi  yang  di  dapatkan  dalam
                        deteksi  dini  berbasis  risiko  berperan  dalam  tindakan  pencegahan  (prevention)
                        penyakit dalam populasi wilayah bebas.
                        Dengan telah selesainya penyusunan  laporan Monitoring dan Evaluasi Respon
                        antibody PMK Tahun 2022 ini, maka kami sampaikan ucapan terimakasih, kepada
                        Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan
                        Hewan, Kementrian Pertanian atas dukungan dan arahannya; Kepala BBV/BV,
                        UPT  Karantina  Pertanian  dan  Dinas  yang  membidangi  fungsi  Peternakan  dan
                        Kesehatan  Hewan  di  seluruh  Indonesia  dan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam
                        kegiatan yang tidak mungkin disebutkan satu per satu atas segala perhatian dan
                        dukungannya.
                        Semoga segala upaya yang telah kita lakukan untuk mencapai Indonesia bebas
                        PMK kembali dapat memberikan ketentraman batin masyarakat dan menjadikan
                        hewan sehat, rakyat kuat negara sejahtera




                                                                      Surabaya, 1 Januari 2023
                                                                      Kepala Pusat Veteriner Farma




                                                                      drh Edy Budi Susila, M.Si
                                                                      NIP.19740413 200312 1 003












                                                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9