Page 6 - Juknis Deteksi PMK RBS di Propinsi Bebas Berbatas Pulau di Indonesia 2023

Pusvetma sebagai instansi yang mempunyai salah satu tugas dan fungsi
melakukan fasilitasi kegiatan surveilans dan diagnosa Penyakit Mulut dan Kuku
(Permentan No. 52 tahun 2014) sebagai upaya deteksi dini dan risiko yang

dimungkinkan di wilayah Propinsi Bebas berbatas pulau yaitu di Propinsi Maluku,
Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur guna membuktikan
secara ilmiah bahwa wilayah tersebut masih bebas dari PMK. Surveilans PMK

berbasis risiko di wilayah bebas di Pusvetma dilakukan dengan metode deteksi
dini penyakit (detect disease) berbasis resiko (risk base surveilance) terutama

pada peternakan dan wilayah disekitarnya yang beresiko tinggi terhadap
masuknya PMK ke Indonesia.

Pelaksanaan Surveilans PMK efektif jika didukung oleh pasif surveilans PMK yang
terintegrasi. Langkah yang efektif dalam melakukan hal tersebut adalah dengan

meningkatkan kemampuan, frekuensi dan cakupan deteksi sindromik PMK
berbasis pasif surveilans. Pasif surveilans sindromik PMK terintegrasi dengan
Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) yang pelaksanaan

monitoring lapang dilakukan rutin oleh petugas kesehatan hewan daerah, bila
ditemukan sindromik PMK segera dilaorkan ke iSIKHNAS dan disertai pengiriman
spesimen PMK ke Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) sebagai Laboratorium

Rujukan PMK Nasional. Pengujian spesimen PMK ke Pusvetma bebas terhadap
biaya pengujian.

I,2 Maksud dan Tujuan

Maksud
Maksud Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surveilans Berbasis Risiko

di Propinsi Bebas PMK Berbatas Pulau dI Indonesia ini adalah sebagai panduan
dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Deteksi PMK Berbasis Risiko di
Propinsi Bebas Berbatas Pulau.

Tujuan
1) Meningkatkan sensitifitas surveilans PMK dengan mengedepankan pola
pengambilan sampel berbasis risiko (Risk Based Surveillance), Surveilans

Berbasis Gejala (syndromic surveilance), dan pemilihan wilayah berisiko PMK
secara tepat.

2) Pembuktian status Propinsi Bebas PMK berbatas pulau di Indonesia dan
optimalisasi deteksi PMK di wilayah dengan risiko tinggi timbulnya PMK

5