Focus Group Discussion (FGD) terkait PHMS atau Penyakit Hewan Menular Strategis
Pusvetma. Surabaya, 2/11/2023 Kepala Balai Besar Veteriner Farma, drh. Edy Budi Susila, M.Si hadir sebagai Narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait PHMS atau Penyakit Hewan Menular Strategis. Kali ini FGD yang di selenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan sebagai upaya evaluasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular stategis (PHMS) berdampak ekonomi dan peningkatan pasokan produk peternakan dalam negeri di provinsi Jawa Timur.
Asisten deputi pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan kemenko perekonomian, drh. Pujo Setio, M.Si. sebagai pimpinan FGD kali ini menyampaikan pentingnya pengendalian PHMS di Jawa Timur.
Penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) di jatim telah menyebar di semua kab/kota. Potensi peternakan di jatim serta kontribusinya yang begitu besar terhadap peternakan nasional, baik dari sisi populasi maupun sisi produksi, menjadikan status atau kondisi PMHS di prov ini menjadi sangat penting untuk di kendalikan. Pengendalian PHMS di jatim dapat menjadi barometer yang dapat di adaptasi oleh daerah lain, terutama daerah sentra peternakan, sehingga penting bagi pemerintah terutama pemerintah pusat untuk mengkaji dan mencari solusi atas PMHS di provinsi Jawa Timur.
Sebagai produsen vaksin hewan di Indonesia, Pusvetma memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pengendalian PHMS sebagaimana paparan Kepala BBVF Pusvetma dengan judul Peran Pusvetma Dalam Penanganan PMHS di Indonesia Serta Rencana Pemenuhan Vaksin PMHS ke Depan. yang disampaikan kepala Pusvetma, Edy.
Selain Direktur Kesehatan Hewan, Dr.drh. Nuryani Zainudin, M.Si dan kepala dinas peternakan provinsi Jawa Timur, Dr Ir Indiyah Aryani, MM FGD yang hadir sebagai narasumber pada FGD ini, hadir pula dari akademisi yakni prof Dr drh Mirni Lamid, MP dekan FKH Unair sebagai moderator. Harapannya kegiatan FGD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan PMHS yang berdampak pada ekonomi dan mengganggu pasokan produk peternakan dalam negeri terutama di Prov Jatim.