Berita

Strategi Kementan Bikin Takluk Virus, Pusvetma Sediakan Vaksin PMK Andalan RI Sejak 1952

Surabaya — Kementerian Pertanian mendorong peningkatan kemampuan produksi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya guna memperkuat kemandirian bangsa dalam pengendalian penyakit hewan. Dukungan terhadap penguatan peran Pusvetma ini menjadi salah satu poin utama dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI, Jumat (4/7/2025).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa Pusvetma memiliki rekam jejak panjang dalam produksi vaksin PMK sejak 1952. Bahkan, keberhasilan Indonesia mencapai status bebas PMK pada 1990 tidak lepas dari vaksin buatan lembaga tersebut.

“Kita perlu menghidupkan kembali kisah sukses pembebasan PMK yang dimotori oleh vaksin produksi dalam negeri, terutama dari Pusvetma,” ujar Agung di hadapan Wakil Ketua dan anggota Komisi IV DPR RI.

Menurut Agung, vaksin PMK produksi Pusvetma saat ini telah terbukti efektif dalam membentuk kekebalan pada ternak dan tidak menimbulkan efek samping yang berarti. Vaksin ini pun semakin diminati peternak, baik karena kualitasnya maupun harga yang lebih kompetitif dibandingkan vaksin impor.

Hingga akhir 2025, pemerintah mencatat ketersediaan vaksin PMK nasional mencapai 15,4 juta dosis, termasuk hasil produksi swasta dan Pusvetma. Jumlah ini dinilai masih dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan, terutama dalam mendukung target Indonesia bebas PMK pada 2035.

Kementan juga terus memperkuat sinergi antara produsen vaksin pemerintah dan swasta, dengan mendorong pola distribusi yang menjangkau peternak secara luas. Untuk itu, pemerintah mengandalkan dukungan pembiayaan melalui subsidi pusat, alokasi APBD, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyatakan pihaknya akan mendorong penguatan kemampuan produksi vaksin nasional sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing peternakan.

“Komisi IV akan memperjuangkan anggaran setelah nanti dari Pak Dirjen memberikan program atau rencana jangka panjang, tidak hanya setengah-setengah, sampai tahun 2035 yang menjadi target bebas PMK. Ini yang menjadi perhatian Komisi IV,” kata Panggah.

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pusvetma juga menjadi forum untuk meninjau langsung kesiapan laboratorium, fasilitas produksi, serta peta jalan vaksinasi nasional. Pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi PMK massal dua kali setahun, dengan prioritas pada zona merah dan wilayah dengan lalu lintas ternak tinggi.

Selain PMK, Pusvetma juga tengah disiapkan untuk mendukung pengembangan vaksin penyakit hewan strategis lainnya seperti African Swine Fever (ASF) dan Lumpy Skin Disease (LSD). Pemerintah berharap Pusvetma dapat menjadi pusat unggulan dalam penyediaan vaksin hewan yang terjangkau dan berbasis inovasi dalam negeri.